Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek di Bidang Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan dan izin trayek di bidang perhubungan Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: implementasi perizinan izin trayek kendaraan angkutan kota bagi Dinas Perhubungan sudah menjalankan prosedur sesuai dengan perintah pusat, standar SOP dan perundangan, meningkatkan pelayanan, percepatan dan tidak ribet. Namun dalam hal ini pemilik kendaraan angkutan kota masih ada beberapa yang kurang kesadaran dalam mengurus izin trayek, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mendapati pemilik kendaraan angkutan kota yang tidak mengurus izin trayek karena terkendala biaya. Kebijakan Dinas Perhubungan dalam kepengurusan izin trayek hanya menerbitkan surat rekomendasi dan SKP bagi pemilik kendaraan umum dan angkutan kota. Selain itu dalam aspek kebijakan pemerintah sebagai organisasi struktural perpanjangan dari pemerintah pada bidang perhubungan melaksanakan apa-apa yang menjadi program dan agenda pemerintah. Peran Dinas Perhubungan adalah pelaksana kebijakan, pengawasan kebijakan dan evaluasi kebijakan, dalam hal ini retribusi izin trayek angkutan kota di bidang perhubungan Kota Bengkulu. Kendala yang dihadapi antara lain faktor dari dalam yakni tingkat kesadaran dari pemilik angkot dan travel yang tidak mengurus izin trayek, izin trayeknya, pajaknya, izin usahanya, kir-nya. Faktor dari luar yakni terkendala belum memiliki biaya untuk mengurus izin trayek.
References
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Andi
Erlinda, Nuril. 2013. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaa Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang
Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Idris, Zihardi. 2009. Kajian “Tingkat Kepuasan” Pengguna Angkutan Umum di DIY. Dinamika Teknik Sipil, 9(2) : 189-196.
Keraf, Gorys. 2004. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Flores: Nusa. Indah.
Kusnadi, Iwan Henri. 2018. Implementasi Kebijakan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Subang, JIA Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UNSUB
Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran .Remaja Rosdakarya:Bandung.
Mardiasmo. 2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :
Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nomor 12 Tahun 2016, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, November 2018
Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex. Media
Rafqi, Emil, dkk. 2013. Analisis Kualitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Umum (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara). JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Volume : Nomor: Tahun 2013
Shearly Donso. 2016. “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu)” dalam eJournal Katalogis, Volume 4 Nomor 7, Juli 2016 hlm 95-105 ISSN: 2302-2019
Siahaan , Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Bandung.
Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar
Subarsono,AG,2010,Analisis Kebijakan Publik,Konsep,Teori dan Aplikasi.Yogyakarta.Pustaka
Sudjana, Nana. 2016. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”, Bandung : Alfabeta.
Sutendi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Sinar Grafika.
Sutiyoso. 2007. Megapolitan. Jakarta: Elex Media Komputind
Wachid, Alifah Harti. 2019. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo). Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wiradi. 2006. Analisis Sosial. Bandung: Yayasan AKATIGA
Copyright (c) 2024 Luridho Gemilang Hakim

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.